Zainuddin Maliki : Presidensial Rasa Parlementer

Fraksipan.com – Kedatangan anggota DPR RI dapil X Gresik Lamongan Prof. Dr. Zainuddin Maliki M.Si dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat sebagai agenda Reses tahun 2019 dilakukan di Gedung Muhammadiyah Desa Ketanen kecamatan Panceng Gresik, Senin malam (9/12/2019)

Dihadapan undangan yang terdiri dari berbagai komponen masyarakat Anggota Komisi X DPR RI ini memberikan paparan tentang program pemerintah kedepan.

Setelah paparan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, beberapa pertanyaan dari masyarakat bisa menjadi acuan untuk memasukkan program kerja di masa akan datang.

Suhadak salah satu peserta menanyakan tentang apakah bisa UUD yang telah di amandemen itu dikembalikan lagi pada UUD yang asli.

Sebab menurut nya sejak setelah diamandemen kondisi negara ini tidak lebih baik jika dibandingkan dengan sebelum adanya amandemen.

Menjawab pertanyaan tersebut Zainuddin Maliki mengatakan bahwa perubahan dari amandemen UUD itu diharapkan menghasilkan system pemerintahan yang semakin kondusif dalam arti memungkinkan Negara semakin dekat dengan cita cita nasional.

Salah satu tema yang kita ingin lihat kita kaji adalah penataan system presidential.

“Sistem Presidential kita adalah memberikan hak hak prerogative pada persiden dalam banyak hal terutama pada penyusunan kabinet dan berbagai macam kebijakan. Karena presiden langsung di pilih rakyat.” Ujar Zainuddin Maliki yang juga anggota komisi X DPR RI.

Dia menambahkan, Di Negara maju, sistim presidential itu hanya ada dua partai. Namun di Indonesia presidential tapi multi partai, banyak partai. Sehingga apa yang terjadi, presiden merasa tidak cukup kuat meskipun sudah diberi hak prerogative. Dia tetap mencari dukungan di DPR, 9 partai yang lolos dirangkul untuk membangun koalisi Sehingga presiden merangkul banyak partai membangun koalisi.

“Saya menyebutnya presidential rasa parlementer. Tapi memang di Indonesia ini tidak harus mengikuti teori dan sistim politik di Negara lain. Apa yang berhasil di Amerika, Singapura, Korea, belum tentu berhasil diterapkan di Indonesia.” Ungkapnya.

Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini melanjutkan, Apakah dengan solusi menjadikan presidential rasa parlementer itu semakin baik apa tidak? Itu yang harus di evaluasi.

” Sejauh ini kita masih belum menemukan suatu gambaran dimana bangsa ini semakin dekat dengan cita cita nasional itu semakin jauh.

Kita terpuruk di kawasan asia tenggara, kita ketinggalan pada sektor pendidikan, kesejahteraan, dan lainnya.” Imbuhnya

Mengenai adanya keinginan untuk kembali ke UUD yang aslinya, Di DPR sendiri ada banyak fraksi sebagian ada yang ingin kembali ke UUD yang asli, Karena disitu misalnya pemilihan presiden di pilih oleh MPR sehingga ongkos politiknya tidak semahal saat ini.

Banyaknya lembaga Negara Baru seperti KPK, KPU, KY, maka tidak mudah untuk merombak kembali ke UUD. Namun jika di pertahankan pun kita juga menghadapi persoalan – persoalan saat ini yang tidak ringan

“Kita tidak kunjung beranjak dari Negara berpenghasilan menengah tapi kita terjebak dalam ‘the japtrap’ jebakan Negara berpenghasilan menengah yang tidak naik – naik bisa –bisa malah menurun.” Pungkasnya

Kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat di desa Ketanen ini, Prof.Dr. Zainuddin Maliki M.Si didampingi oleh Kader PAN Faqih Usman, SE. M.Si anggota DPRD kabupaten Gresik asli putra daerah dari desa Ketanen.(ed)