Zainuddin Maliki Kepada Mendikbud: Perbaiki Pengawasan PPDB Zonasi

Fraksipan.com – Anggota DPR RI Fraksi PAN Prof. Zainuddin Maliki meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk memperbaiki pengawasan pelaksanaan seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi agar prinsip keadilan terwujud.

Anggota Komisi X ini menyatakan bahwa kekacauan yang terjadi dalam pelaksanaan PPDB saat ini menunjukkan kelemahan dalam pengawasan. Menurutnya, sistem zonasi dalam PPDB sebenarnya sudah cukup baik, tetapi perlu perbaikan dalam pengawasan di lapangan untuk mengurangi pelanggaran.

“Kekacauan yang terjadi di lapangan saat ini menggambarkan lemahnya pengawasan,” ungkapnya kemarin (30/7/2023).

Dia juga menyatakan bahwa sosialisasi yang luas dan baik perlu dilakukan agar masyarakat memahami seleksi PPDB berbasis zonasi dengan baik dan melaksanakannya secara benar sehingga pelanggaran dapat diminimalkan.

“Kalau merasa kebijakan yang ada itu ada yang insecure maka kewajiban menteri sekarang memperbaiki,” ujarnya.

Dalam konteks ini, Dosen Universitas Negeri Malang (UM) Endang Sri Rejeki mengusulkan beberapa solusi untuk mengatasi karut-marut dalam pelaksanaan PPDB 2023. Solusi tersebut antara lain mencakup pembentukan sekolah negeri baru dan pembuatan regulasi baru yang tetap berbasis zonasi, namun tidak mengalokasikan 100% dari jumlah pagu berdasarkan zonasi. Selain itu, dia juga menyarankan penerapan pengelolaan lembaga swasta dengan persyaratan tertentu.

“Alternatif lain menegerikan lembaga swasta dengan persyaratan tertentu,” katanya.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebelumnya, yaitu Muhadjir Effendy, merupakan pihak yang bertanggung jawab atas kebijakan sistem zonasi PPDB. Meskipun Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mengakui bahwa kebijakan ini membuatnya repot, dia menyatakan pentingnya sistem zonasi dalam PPDB dan keputusan ini perlu dipertahankan.

“Itu zonasi, kebijakan zonasi itu bukan kebijakan saya, kebijakan sebelumnya. Kebijakan Pak Muhadjir. Tetapi kita sebagai satu tim merasa ini adalah suatu kebijakan penting yang pasti akan merepotkan Saya,” kata dia.