Yandri Susanto : PKH Jangan Jatuh ke Orang yang Tidak Berhak

Fraksipan.com – Dalam rangka pengawasan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kota Serang pada Jumat (6/12/2019).

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengatakan PKH dan BPNT sudah berjalan bagus dan berhasil.

“Kunjungan spefisifik ke Kota Serang untuk melihat Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai, kami lihat program ini sangat bagus, sangat berhasil, artinya manfaatnya luar biasa,” kata Yandri yang merupakan politisi asal Kota Serang.

Yandri menyebutkan program PKH dan BPNT ini layak ditingkatkan, kemudian pengawalan di daerah masing-masing juga perlu kita pastikan bahwa bantuan-bantuan itu sampai kepada orang yang berhak.

“Jangan sampai jatuh kepada orang yang tidak berhak, oleh karena itu kami sedang membuat Panitia Kerja (Panja) validasi data penerima manfaat”, ujarnya.

Ketua Komisi VIII DPR RI juga menyatakan dukungan dan kesiapan dari sisi anggaran maupun pengawasan untuk Kementerian Sosial.

“Sebagai Ketua Komisi VIII dan seluruh tadi kita bawa semua fraksi, kami bermitra dengan Menteri Sosial, kami lihat komitmen luar biasa, kami siap dari sisi anggaran dan sisi pengawasan maupun dari sistem komunikasi langsung. intinya rekanan kami sebagai komisi VIII dengan menteri sosial akan kami jaga sebaik mungkin”, jelas Yandri dihadapan Wartawan.

Saat ini, lanjut Yandri, penerima bantuan di sosial di Indonesia sebanyak 10 juta jiwa. Jumlah itu masih setengah dari keseluruhan jumlah yang layak menerima bantuan yaitu sebanyak 20 juta jiwa. Sehingga, pihaknya siap membantu baik dari sisi anggaran dan pengawasan.

“Komitmen Pak Menteri ini sangat luar biasa, kami siap semua sisi anggaran, pengawasan maupun dari komunikasi secara langsung dan tidak langsung. Intinya rekanan kami sebagai komisi VIII dan Kementrian akan kami jaga sebaik mungkin,” tandas politisi PAN tersebut.

Sementara itu, Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial M.O. Royani menyatakan bahwa Program Keluarga Harapan di Provinsi Banten saat ini telah menjangkau 271.522 Keluarga, nominal bantuan selama kurun waktu 2019 senilai 920.3 milyar rupiah.

“Termasuk di dalamnya di Kota Serang sebanyak 8.639 KPM, nominal bantuan selama kurun waktu 2019 senilai 136.1 milyar rupiah”, kata Direktur dihadapan Komisi VIII dan 250 KPM yang hadir.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, sejak Januari 2019 hingga Oktober 2019 KPM PKH di Kota Serang yang telah graduasi alami sebanyak 103 KPM dan graduasi mandiri sebanyak168 KPM sehingga totalnya adalah 271 KPM atau 3.2% dari total peserta PKH.

Kepala Dinas Sosial Kota Serang Moch Poppy Nopriadi mengatakan, jumlah penerima bantuan PKH tidak mesti sama dengan jumlah penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ataupun bantuan lainnya.

“Gak mesti, karena parameternya beda, contoh orang yang menerima PKH belum tentu menerima BPNT, karena komponennya beda,” ujarnya.

Untuk memastikan validasi data penerima PKH, mantan Asda II Kota Serang tersebut menyebutkan bahwa pihaknya akan melakukan empat kali validasi data pada tahun 2020 mendatang. Meskipun, ditahun sebelummya hanya melakulan satu kali validasi karena terbentur oleh anggaran.

“Idealnya validasi empat kali, tapi kita hanya punya dana satu kali saja. Tahun depan (2020) kita empat kali,” pungkasnya.(ed)