Fraksi PAN Dukung Penambahan Komisi di DPR RI untuk Tingkatkan Pengawasan
Vaksinasi Covid-19, Saleh : Jangan Terburu-buru
Fraksipan.com – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah mendengar dan memperhatikan masukan dan saran beberapa organisasi profesi kedokteran terkait rencana pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia pada Desember 2020.
Menurut Saleh, organisasi-organisasi tersebut telah menyampaikan secara terbuka agar pemerintah tidak terburu-buru melaksanakan vaksinasi massal kepada masyarakat. Mereka menginginkan adanya jaminan keamanan, imunogenitas, dan efektivitas vaksin sehingga mampu memberikan rasa aman di tengah masyarakat.
“Saya sangat setuju dengan saran, masukan, dan pertimbangan organisasi-organisasi profesi ini. Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (Papdi), Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tentu tidak sembarangan memberikan pendapat. Tentu mereka sudah mengkaji dari berbagai aspek. Karena itu, sangat perlu didengar dan ditindaklanjuti,” kata Saleh di Jakarta, Jumat (13/11/2020).
Saleh juga meminta, pemerintah untuk mengikuti perkembangan pengadaan vaksin Covid-19 di negara lain. Di Brasil, misalnya, mereka dikabarkan telah menghentikan uji klinis tahap ketiga vaksin Coronavac hasil kerja sama dengan Sinovac Biotech.
Kata Saleh, alasan penghentiannya dikarenakan adanya insiden merugikan yang melibatkan sukarelawan vaksin. Insiden merugikan itu antara lain dapat menyebabkan kematian, efek samping yang berpotensi fatal, cacat serius, rawat inap, cacat lahir, dan peristiwa signifikan secara klinis lainnya.
“Ini penting dicermati. Informasi lebih dalam terkait hal ini harus digali. Apalagi, perusahaan yang bekerja sama dengan Brasil sama dengan yang bekerja sama dengan Indonesia,” ujar Saleh.
Saleh mengungkapkan, jika melihat alasan penghentian uji klinis di Brasil sangat serius. Walau di Indonesia belum ditemukan kendala, studi komparatif perlu dilakukan. Jangan sampai, di negara lain belum jalan, di Indonesia malah dilaksanakan.
“Kalau betul pemerintah menjadwalkan vaksinasi di bulan Desember, berarti waktu yang tersedia tidak banyak. Apakah waktu sesingkat ini cukup untuk melakukan kajian dan pendalaman? Saya tidak tahu. Kita kembalikan sepenuhnya kepada pemerintah. Tetapi ada satu pesan yang harus diingat, keamanan dan keselamatan warga negara harus di atas segalanya,” tutup Saleh.(sindo-ed)