TKA China Masuk Indonesia Saat Corona Melonjak, Zulhas: Melukai Rasa Keadilan

Fraksipan.com – Puluhan tenaga kerja asing atau TKA asal China masuk Indonesia ketika Corona melonjak. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengkritik keras dan meminta PPKM darurat dipertegas.

Dalam keterangannya, Senin (5/7/2021), Zulhas menyebut PPKM Darurat Jawa-Bali adalah langkah yang harus didukung bersama-sama guna menekan laju penularan COVID-19. Namun, Zulhas menyayangkan kebijakan pemerintah yang tetap membolehkan warga negara asing masuk Indonesia meski dengan syarat karantina di saat masyarakat harus berdiam di rumah.

“Pihak yang berwenang memang telah menjelaskan bahwa TKA China yang datang ke Makassar, Sulsel, tiba di Indonesia sebelum masa PPKM Darurat dan terlebih dahulu sudah melakukan karantina. Tetapi, bagaimanapun, masuknya tenaga kerja asing di tengah meningkatnya kasus COVID-19 varian Delta di Indonesia perlu ditinjau ulang,” kata Zulhas.

“Hal ini melukai rasa keadilan masyarakat dan berpotensi membuat pemerintah dianggap inkonsisten dalam menerapkan kebijakan,” ujarnya.

Zulhas menyebut penerbangan asing di bandara-bandara Internasional juga mesti ditinjau ulang dan penerapan standar kesehatannya perlu diperketat. Pelabuhan-pelabuhan yang menerima kapal asing, kata dia, juga memerlukan prosedur yang jelas dan dikomunikasikan seterang mungkin kepada publik di saat PPKM darurat ini.

“Jangan sampai muncul kesan bahwa aturan ditegakkan secara ketat untuk masyarakat Indonesia saja, tetapi terlihat longgar untuk warga asing, baik tenaga kerja asing maupun pendatang,” ujar Zulhas.

Meski demikian, wakil ketua MPR ini mengajak masyarakat mematuhi anjuran pemerintah dalam penerapan PPKM darurat. Yang harus taat protokol kesehatan bukan hanya warga Jawa dan Bali saja, katanya, tetapi seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi Zulhas meminta pemerintah tidak pandang bulu dalam menerapkan aturan.

“Jika bisa, selama penanganan pandemi ini masuknya TKA dihentikan dulu, apalagi dari negara-negara yang tinggi kasus COVID-19-nya. Ini merupakan isu yang sensitif dan dapat memicu rasa tidak adil di tengah masyarakat. Lebih lanjut, peraturan pemerintah yang tegas mengenai hal ini perlu diinformasikan secara gamblang kepada publik,” kata Zulhas.