Fraksi PAN Dukung Penambahan Komisi di DPR RI untuk Tingkatkan Pengawasan
Tinjau Pelabuhan Terbengkalai di Ketapang, Boyman Harun: Ada Kesalahan Perencanaan
Fraksipan.com – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PAN Boyman Harun meninjau lokasi Pelabuhan Tembilok bersama Wakil Bupati Ketapang Farhan Selasa, 1/3/2022. Pembangunan pelabuhan kapal yang tidak sesuai dengan alur lalu lintas kapal menjadikan pelabuhan tersebut tidak bisa digunakan sebagaimana fungsinya.
Hal tersebut mendapat sorotan dari Boyman Harun, seharusnya keberadaan pembangunan pelabuhan tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian warga sekitar.
“Awalnya saya berfikir bagaimana memanfaatkan pelabuhan ini agar maksimal bisa dimanfaatkan agar bisa menghidupi ekonomi warga Ketapang khususnya,” ujarnya.
Pelabuhan yang dibangun dengan dana APBN ini justru berada di tengah alur lalu lintas perkapalan.
“Tapi setelah mendengar informasi dari bapak Wakil Bupati dan Dinas Perhubungan, pertama yang perlu diperhatikan bahwa pembangunan ini berada di tengah-tengah alur, yang menghadang lalu lintas perkapalan yang ada di kabupaten ketapang,” terangnya
Pembangunan pelabuhan tersebut semestinya tidak dilakukan di tempat yang salah, sehingga bisa dimanfaatkan dan justru tidak menghambur-hamburkan dana untuk pembangunan yang tidak bagus perencanaannya.
“Kalau menurut aturan, tidak boleh dibangun di sini karena ada di tengah-tengah alur, ya harus dibongkar” tuturnya kepada media.
Boyman berharap pemerintah pusat segera memperbaiki pelabuhan tersebut agar dapat difungsikan seperti seharusnya.
“Digeser sampai menemukan titik yang benar-benar bisa digunakan untuk bersandar” harapnya.
Ia juga berharap agar pemerintah pusat benar-benar melakukan perbaikan pembangunan pelabuhan Tembilok ini dengan benar. Agar uang negara yang sudah dikeluarkan dapat dirasakan manfaatnya untuk masyarakat.
“Harapan saya kepada dinas perhubungan terutama perhubungan pusat benar-benar melakukan perbaikan ini sesuai dengan aturan. Jangan sampai kita menggunakan uang negara yang biayanya besar ini tapi sia-sia. Berarti ini perencanaannya yang salah,” tegasnya.
“Perencanaan awalnya yang salah, tidak melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait berkaitan dengan masalah alur ini,” ungkapnya keberatan.
“Jadi ini sesegera mungkin, terutama menteri-dirjen harus mengambil keputusan berkaitan dengan karena ini sangat mengganggu lalu lintas kapal yang ada di kabupaten ketapang ini.
Boyman mengatakan jika dirinya akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menyelesaikan masalah terbengkalainya proyek pelabuhan tersebut.
“Saya sedang berada di lokasi, nanti kita akan bicara dengan pak menteri dan pak dirjen agar mengambil tindakan dengan tegas dan cepat dalam rangka mengatasi permasalahan pelabuhan yang sudah dibangun dengan biaya besar ini tetapi tidak bisa dimanfaatkan. Karena letaknya yang tidak sesuai dengan alurnya,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Ketapang Farhan mengatakan bahwa proyek pembangunan pelabuhan tersebut adalah proyek Pemerintah Pusat sedangkan Pemerintah Daerah hanya menyediakan lahan.
“Sebenarnya pelabuhan ini dibangun oleh pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian perhubungan menggunakan dana APBN. Dan daerah Kabupaten Ketapang hanya menyediakan lokasi lahan untuk terminalnya di darat. “