Syafrudin Minta Pemerintah Pusat Dukung Penguatan Infrastruktur Bagi Nelayan Donggala

Fraksipan.com – Anggota Komisi IV DPR Muhammad Syafrudin menyebutkan potensi sektor perikanan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Donggala, Sulawesi Tengah, sangat besar. Untuk itu perlu dukungan penguatan infrastruktur yang memadai guna memudahkan para nelayan untuk mengembangkan hasil perikanan.

“Sangat luar biasa ikan-ikan yang dihasilkan, dari mulai Cakalang, Tuna, dan lain-lain. Ini membutuhkan infrastruktur yang cukup lumayan dalam rangka memudahkan nelayan untuk melakukan penangkapan ikan,” papar Syafrudin dalam Kunjungan Kerja Komisi IV DPR ke PPI Donggala UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah 1 Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (14/7/2022).

Menurut informasi yang didapat Syafrudin, para nelayan di PPI Donggala mengalami kendala infrastruktur. Hal tersebut menurutnya harus segera direspon oleh pemerintah pusat.

“Ada beberapa, misalnya jembatan, akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat agar mendapatkan perhatian, sehingga siklus perekonomian bisa berjalan,” kata Syafrudin.

Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan, apabila penghasilan dan produksi dari nelayan sudah baik, akan tetapi apabila tidak didukung dengan pelayanan operasional yang baik, tentu perekonomian nelayan tidak akan berjalan secara optimal.

Syafrudin menegaskan, pemerintah agar tidak hanya berfokus pada upaya untuk memberikan kemudahan bagi nelayan untuk melakukan penangkapan ikan namun distribusi hasil tangkapan juga harus diperhatikan agar nilai jual ikan dan biaya operasional yang harus ditanggung tidak merugikan nelayan.

“Harapan kami agar seluruh kegiatan nelayan di Indonesia, khususnya yang ada di PPI Donggala ini dapat berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Syafrudin meminta pemerintah dapat memprioritaskan untuk memberikan dukungan dan perhatian kepada nelayan yang ada di Donggala, Sulawesi Tengah.

“Pemerintah harus memberikan dukungan operasional yang maksimal. Selain itu, kami juga minta pemerintah agar dapat memberikan solusi agar ikan-ikan yang ditangkap dapat dijual dengan harga standar, bahkan lebih dari itu. Kalau hal ini dapat berjalan dengan baik, maka perekonomian nelayan juga dapat terdongrak dengan baik,” ucapnya.

Hal tersebut, langsung direspon oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang menyatakan bahwa di tahun 2023, KKP sudah menganggarkan untuk perbaikan dermaga di PPI Donggala. Selain itu, di tahun 2022 ini, KKP juga akan memfokuskan pada perbaikan infrastruktur, seperti jalan dan jembatan yang beberapa waktu lalu sempat rusak akibat dampak tsunami.[parlementaria]