Fraksi PAN Dukung Penambahan Komisi di DPR RI untuk Tingkatkan Pengawasan
Syafrudin Desak Menhan Evaluasi Kelayakan Kapal Selam RI
Fraksipan.com – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PAN, Muhammad Syafrudin, mendesak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengevaluasi tingkat kelayakan semua kapal selam yang dimiliki Indonesia. Evaluasi ini diperlukan agar tak ada lagi kecelakaan kapal selam di laut teritorial Indonesia sendiri.
Kata Syafrudin, seharusnya di dalam kapal selam ada semacam alat pendeteksi, seperti blackbox di dalam pesawat, yang bisa merekam dan menceritakan kembali proses terjadinya kecelakaan.
“Semacam blackbox di pesawat, agar bisa diumumkan secara terbuka oleh pemerintah. Alat itu yang bisa menceritakan kembali mengapa prosesnya. Kalau ada di kapal selam. Kalau tidak ada, harus disampaikan ke publik secara rinci untuk dijadikan catatan, atau untuk akademisi untuk dijadikan penelitian, supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti itu,” kaat Syafrudin seperti dikutip dari Tirto.id kemarin (28/4/2021).
Menurut Syafrudin, selama ini Prabowo terlalu sering mengurusi hal-hal seremonial ketimbang substansial. Salah satunya mengenai pembentukan Denwalsus Kemenhan yang sempat ramai diperbincangkan beberapa waktu lalu.
“Menhan jangan terlalu banyak urusi hal-hal seremonial. Membahas Denwalsus, apa itu. Kita minta ke Menteri Pertahanan, Pak Prabowo sebagai TNI untuk bisa analisa dan bisa disampaikan ke publik mengenai kepemilikan alutsista kita. Supaya bisa didata. Saya pikir enggak ada masalah kalau harus di-recovery, ya recovery, tetapi ada kepastian,” kata dia.
Namun, lanjut Syafrudin, ketika ada masalah besar di sektor pertahanan, Indonesia seperti tidak siap untuk menghadapinya. Ia akhirnya kembali mengungkit bagaimana Prabowo saat kampanye Pilpres 2019. Saat itu, Prabowo yang masih menjadi rival Presiden Joko Widodo menanyakan kemampuan sistem pertahanan Indonesia yang kerap kali dimasuki negara lain.
“Ini bukan perkara pasukan asing, tapi kelemahan kita. Ini ketidak kemampuan kita mendeteksi. Menteri Pertahanan harus bisa membantu analisa kemampuan negara,” katanya.
Sementara itu, Syafrudin meminta pemerintah segera mengevakuasi kapal Nanggala-402 dan 53 jenazah awaknya secara bersamaan. Kata dia, pemerintah punya banyak tim yang bisa dibagi untuk mencari korban dan mengangkat bangkai kapal.