Fraksi PAN Dukung Penambahan Komisi di DPR RI untuk Tingkatkan Pengawasan
Sungkono: Kebijakan Mudik Masih Simpang Siur, Tergantung Dinamika Covid-19
Fraksipan.com – Anggota Komisi V DPR RI Sungkono mengatakan, wacana mudik yang disampaikan oleh pemerintah masih belum jelas. Kebijakan juga akan terus berubah seiring dinamika persoalan Covid-19 ini juga sangat cepat berubah.
“Kementerian Perhubungan sempat membuat statement mudik Lebaran diperbolehkan, tapi hari ini ada kebijakan baru melarang mudik Lebaran. Ini kan masih belum final, masih wacana dan belum ada kepastian, tidak menutup kemungkinan juga akan berubah karena dinamika persoalan Covid-19 ini juga sangat cepat dan bisa juga pandemi menurun atau malah meningkat,” kata Sungkono di sela-sela agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu (3/4/2021).
Kebijakan pemerintah soal mudik yang terus berubah, membuat masyarakat bingung. “Jangan hari ini melarang, besok dibuka lagi, karena masyarakat juga harus diberi kesadaran untuk memilih mudik Lebaran, apakah urgent atau tidak,”kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
“Jika pemerintah sekarang ini telah membuat larangan mudik, namun pada sebulan mendatang justru angka kasusnya menurun, saya rasa pemerintah pasti juga akan melakukan kebijakan untuk mempermudah pulang mudik Lebaran karena tahun kemarin orang-orang tidak bisa mudik. Pasti masyarakat rindu untuk bisa pulang dan tradisi ini pasti ditempuh semua orang, mau nggak mau orang akan memilih untuk pulang dengan segala cara, termasuk dengan jalur darat,” katanya.
Pemerintah, kata Sungkono, harus memberi kesadaran bahwa urusan ibadah bisa dilakukan dimana saja, kalau minta maaf dengan keluarga juga kan bisa dengan cara lain, dengan virtual dengan video call, bukan artinya mengurangi tradisi ritual silaturahmi.
Padahal, memasuki bulan Ramadan dan menjelang hari raya Idulfitri 2021, persiapan untuk mudik dan bersilaturahmi sudah menjadi tradisi. Untuk itu pemerintah didesak untuk segera melakukan langkah-langkah teknis, terlebih di saat pandemi Covid-19 masih berlanjut, pemerintah terkesan menarik ulur kebijakan terkait larangan mudik kepada masyarakat.
Namun apapun kebijakannya, Sungkono menilai, pemerintah seharusnya memberi kesadaran kepada masyarakat agar menjaga kesehatan dan tradisi mudik Lebaran harus dipertimbangkan asas manfaat untung-ruginya.
Pemerintah juga perlu memikirkan matang-matang sebelum mengeluarkan kebijakan terkait mudik, sehingga tidak terkesan seperti melakukan perubahan kebijakan secara mendadak. Meski dapat dipahami bahwa larangan mudik dilakukan sebagai upaya pemerintah berupaya menekan laju penyebaran Covid-19, namun masyarakat juga perlu diberi kejelasan.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah tidak melarang masyarakat untuk mudik Lebaran 2021. Namun tak lama kemudian, pemerintah mengumumkan masyarakat dilarang mudik dari 6-17 Mei 2021.