Fraksi PAN Dukung Penambahan Komisi di DPR RI untuk Tingkatkan Pengawasan
Saleh Daulay Ingin Pemerintah Gratiskan Masker : Agar Tidak Ada Alasan Tidak Pakai Masker
Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengapresiasi pernyataan Presiden Jokowi yang meminta jajaran menterinya untuk memprioritaskan sektor kesehatan dibandingkan ekonomi dalam mengatasi wabah corona. Pernyataan ini disampaikan Jokowi dalam sidang kabinet paripurna, Senin (7/9).
Namun, Saleh mengingatkan, pernyataan Jokowi soal corona tersebut harus diikuti dengan tindak lanjut di lapangan secara konkret oleh para menterinya.
“Pernyataan itu harus ditindaklanjuti oleh semua jajaran kabinet, bekerja dalam bentuk kerja kerja konkret,” kata Saleh, Senin (7/9).
Salah satunya adalah memastikan masyarakat mematuhi protokol kesehatan di tengah angka kasus corona yang terus melonjak. Ketua DPP PAN ini mengusulkan pemerintah menurunkan harga masker agar masyarakat rajin memakai masker.
Saleh menilai langkah ini bisa membuat kampanye pemakaian masker menjadi efektif.
“Agar masyarakat tak memiliki alasan tidak memiliki masker sebaiknya memang pemerintah mengupayakan agar masker terjangkau dan dimiliki masyarakat. Baik, katakan dengan menurunkan harga atau di saat yang sama bisa menggratiskan masyarakat yang tak mampu,” ujarnya.
“Sehingga demikian jika ada penegakan disiplin maka masyarakat tak ada alasan tidak memiliki masker,” ujarnya.
Selain itu, Saleh mengingatkan, penegakan sanksi juga harus tegas. Pemerintah harus bersikap tegas agar ada efek jera di tengah masyarakat.
“Tentu perlu upaya serius pemerintah menegakkan aturan dalam ketertiban masyarakat dalam hal menerapkan protokol masyarakat dan berupa jaga jarak, physical distancing. Harus ada tindakan tegas bagi anggota masyarakat yang lakukan pelanggaran,” kata Saleh.
Di samping itu, para menteri Jokowi wajib memenuhi target-target yang sudah ditentukan sebelumnya. Misalnya target tes corona 30 ribu per hari untuk mengidentifikasi penyebaran COVID-19 di seluruh provinsi.
“Misalnya bagimana agar pelaksanaan rapid test, PCR dan swab memang betul-betul sebagaimana diinginkan Presiden. Karena Presiden menginginkan hampir 30 ribu tes,” jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menekankan penanganan sektor kesehatan yang baik menjadi kunci agar penanganan ekonomi bisa berhasil. Menurut dia, jika kesehatan belum tertangani, mustahil bisa me-restart ekonomi.(ed)