Perpanjangan PPKM, Saleh Daulay: Dengarkan Juga Aspirasi Masyarakat Yang Menolak

Fraksipan.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk memperpanjang penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga 25 Juli 2021.

Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi keputusan tersebut. Dia berharap perpanjangan itu diiringi dengan kebijakan pemberian bantuan dan subsidi bagi masyarakat yang terdampak.

Selain itu, Saleh juga meminta pemerintah untuk membumikan keputusan ini secara tegas dan humanis.

“Keputusan memperpanjang PPKM darurat bukan keputusan mudah. Presiden pasti telah mendapat laporan komprehensif. Termasuk hasil evaluasi yang dilakukan dari berbagai aspek,” ujar Saleh, ketika dalam keterangan persya, Rabu (21/7/2021).

Meski demikian, Saleh menegaskan pemerintah harus tetap mendengar aspirasi masyarakat yang menolak perpanjangan. Penolakan itu tentu juga didasari atas realitas yang ada.

“Yang paling umum adalah terganggunya roda perekonomian mereka. Akibatnya, mereka kesulitan untuk berusaha dan memenuhi kebutuhan hidup,” kata dia.

Berkenaan dengan itu, dia mengharapkan pemerintah dapat mencari jalan agar mereka yang menolak ini bisa dibantu.

Selain bantuan sosial, perlu juga dipikirkan bagaimana agar usaha mereka tidak sampai terganggu.

Sebab, kata Saleh, tekanan ekonomi di masa pandemi ini sangat dirasakan dan nyata adanya.

“Ini pasti agak rumit. Sebab, jumlah orangnya tidak sedikit. Usahanya pun sangat beragam. Dibutuhkan banyak tenaga untuk mendengar keluhan dan keinginan masing-masing. Tapi itulah, mereka yang terdampak tidak boleh ditinggalkan,” ungkap dia.

Selain itu, anggota Komisi IX DPR RI tersebut juga mendorong agar pemerintah memanfaatkan waktu perpanjangan ini untuk bekerja dalam rangka menurunkan penyebaran Covid.

“Tingkat hunian rumah-rumah sakit harus berkurang. Mereka yang terpapar dan meninggal turun harus turun. Para tenaga medis harus mendapatkan perhatian. Semua anggota masyarakat harus diajak berpartisipasi dan berkontribusi. Setidaknya, partisipasi untuk melaksanakan protokol kesehatan,” tandasnya.