Pemudik Nekat, Saleh: Aturan Pemerintah Inkonsisten dan Tumpang Tindih

Fraksipan.com – Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai insiden membludaknya pemudik, terutama di pos penyekatan Bekasi, Jawa Barat dalam dua hari terakhir adalah imbas dari kebijakan yang tumpang tindih.

Saleh berpendapat, kebijakan pemerintah melarang mudik tidak dibuat berdasarkan kajian yang mendalam. Menurut dia, seharusnya jika tegas melarang mudik lebaran, maka pemerintah seharusnya bisa melakukan lockdown.

“Andaikata pemerintah serius melarang mudik, semestinya yang dilakukan adalah lockdown. Dengan lockdown, pergerakan masyarakat bisa dikontrol. Sebab, hanya orang yang punya kepentingan bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang boleh keluar,” kata Saleh.

Selain itu, Saleh juga menganggap pemerintah tidak konsisten. Di satu pihak, pemerintah menjaga ketat agar masyarakat tidak mudik, akan tetapi di pihak lain, pemerintah membuka pintu lebar bagi masuknya tenaga kerja asing.

“Aturan ini tentu dinilai tidak konsisten. Akibatnya, ada warga yang merasa bahwa larangan mudik tidak adil. Itulah mungkin yang menyebabkan mengapa masih banyak yang menerobos untuk mudik,” pungkasnya.

Sebagai informasi, warga masih tetap nekat melakukan aktivitas mudik. Hal ini terbukti ketika posko penyekatan larangan mudik di Jalur Pantura Kedungwaringin, perbatasan Kabupaten Bekasi dan Karawang diserbu gelombang pemudik sejak Minggu dan Senin malam.

Kendaraan pemudik yang memadati Pos Penyekatan Kedungwaringin didominasi kendaraan bermotor roda dua. Kondisi itu mulai berlangsung sejak pukul 21.00 WIB. Pemudik tampak terus berdatangan hingga membuat petugas sempat kewalahan melakukan pemeriksaan.