Minta Maaf Setelah Bikin Gaduh, PAN Minta BPIP Lakukan Evaliasi Total

Fraksipan.com – Lomba menulis artikel bertemakan ‘Hormat Bendera Menurut Hukum Islam’ yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menuai kritik dari berbagai pihak.

BPIP pun meminta maaf atas pemilihan tema tersebut. Permintaan maaf tersebut disampaikan langsung oleh Plt Sekretaris Utama BPIP, Karjono dalam keterangannya, Senin (16/8/2021).

Menyikapi hal tersebut anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus menyayangkan BPIP membuat kegaduhan. Setelah ada perdebatan dan kontroversi baru minta maaf.

Sebelumnya, kritikan datang dari parlemen, ormas Islam dan pengamat lainnya terhadap tema lomba menulis dinilai membenturkan Islam dengan Pancasila dan ini viral diberbagai media medsos.

Menurutnya, jejak digital mencatat bahwa BPIP telah beberapa kali membuat kegaduhan sebelum polemik lomba hormat bendera dan lagu Indonesia raya menurut hukum islam.

“Bahkan saking cemasnya akan terjadi pembelahan di masyarakat MUI sempat mengusulkan agar lembaga BPIP di bubarkan saja,” kata Guspardi,Rabu (18/8/2021).

Guspardi juga teringat penyataan kontroversi kepala BPIP terkait agama menjadi musuh terbesar Pancasila telah menciptakan polemik dan mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan.

“Saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan komisi II pada pertengahan Februari 2021 kami sudah mengingatkan Pak Prof Yudian sebagai kepala BPIP jangan lagi membuat pernyataan yang dapat memantik perpecahan dan kesatuan antar etnis dan antar umat beragama. Ketika itu beliau menyatakan akan berhati-hati dalam mengeluarkan statement,” ucapnya.

Legislator Sumatera Barat ini merasa heran dan menyayangkan kenapa BPIP tidak belajar dari beberapa kejadian sebelumnya yang memantik polemik dan kontroversi.

Namun begitu ia tetap menghargai niat baik BPIP yang telah memahami kekeliruannya dengan menyatakan permintaan maaf kepada masyarakat dan secara resmi mengganti tema lomba penulisan artikel dalam rangka memperingati hari santri Nasional 2021.

Anggota Baleg ini berharap BPIP harus melihat penolakan dari berbagai kelompok masyarakat sebagai perhatian dan autokritik bagi BPIP.

“Jadikanlah ini sebagai momentum untuk melakukan evaluasi total oleh BPIP. Agar tidak lagi membuat hal-hal yang dapat memicu polemik dan kontroversi ke depannya,” ucapnya.

Untuk itu, Guspardi menilai BPIP harus fokus kepada tugas utamanya merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.

“Artinya bagaimana membuat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila di tanamkan dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demi persatuan dan kesatuan semua elemen bangsa menghadapi berbagai tantangan multi dimensi,” pungkas Guspardi.