Kasus Lapas Over Kapasitas Kebakaran, Sudding: Yasonna Harus Mundur

Fraksipan.com – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly mendapat sorotan usai peristiwa tragis kebakaran di sel Blok C2 Lapas Kelas 1 Tangerang pada Rabu (08/09) dini hari.

Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding menyatakan tragedi tersebut menambah daftar bahan evaluasi untuk Kemenkumham. Kepada wartawan di Jakarta, Kamis (09/09) kemarin Sudding menilai, masalah di Kemenkumham sangat kompleks karena tidak hanya soal Lapas saja.

“Kita semua lihat bahwa banyak hal di Menkumham ini yang memang perlu perbaikan dari dulu. Dan itu sering sekali kita suarakan, termasuk soal lapas itu sangat kompleks permasalahan di sana. Masalah Imigrasi dan masalah lain-lain. Tapi itu tidak ada yang membawa perbaikan,” kata Sudding.

Politikus PAN itu juga menyindir kinerja Yasonna Laoly, yang dinilai tidak ada prestasi selama menjadi menteri.

“Kalau melihat kinerja Pak Yasonna mengobok-obok parpol politik, bolehlah. Kalau mengobok-obok parpol sesuai keinginan pemerintah, bolehlah. Kalau itu tentu menjadi prestasi, tapi kalau di luar itu sama sekali tidak ada,” katanya.

Ia mengatakan, Yasonna seharusnya mundur dan tidak melimpahkan kelalaian kepada anak buahnya, terkait tragedi kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang yang memakan puluhan korban jiwa itu.

“Ini tragedi kemanusiaan dan kita tidak bisa tutup mata begitu saja. Ada 44 korban jiwa di sana. Kalau dia (Yasonna) punya moral, dia harus mengundurkan diri sebagai pertanggungjawaban atas tewasnya 44 orang,” paparnya.

“Jadi bukan lagi tanggung jawab itu diserahkan ke kalapas atau dirjen, tapi dia sebagai pengambil kebijakan harus bertanggung jawab penuh,” tegasnya.

Sudding juga mengaku bahwa pihaknya telah mengingatkan terkait masalah over kapasitas lapas sejak lama, namun tak pernah diperbaiki.

“Dari dulu kita menyampaikan over kapasitas sampai 400 persen, dan bagaimana kondisi lembaga pemasyarakatan yang tidak dilakukan revitalisasi. Kemudian, dari sisi kemanusiaan, walaupun dia seorang napi, tapi ada hak-hak yang harus diperhatikan, bagaimana kondisi warga binaan itu sangat memprihatinkan,” tuturnya.

Ia menyayangkan perihal over kapasitas lapas. Sudding bahkan kembali menyindir Yasonna yang dianggap hanya fokus di parpol bukan di Kemenkum HAM.

“Dari dulu kita (sampaikan over kapasitas), tapi tidak ada kemajuan. Barangkali Yasonna ini ditugaskan hanya untuk mengobok-obok parpol sehingga hal-hal lain dia kesampingkan begitu saja,” kata Sudding.