Jon Erizal Optimis Holding BUMN UMi Perkuat Pembiayaan Hingga Kurangi Ketergantungan PMN

Fraksipan.com – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PAN, Jon Erizal mengatakan banyak pihak yang khawatir terhadap pembentukan holding BUMN untuk ultra mikro (UMi) ini. Akan tetapi, kekhawatiran tersebut dapat dijadikan masukan bagi holding untuk dapat meningkatkan ekonomi riil di segmen ultra mikro lebih baik.

Menurutnya, pembentukan holding ultra mikro yang melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) akan lebih banyak membawa manfaat dalam pengembangan pembiayaan sektor ultra mikro dan UMKM. Holding ultra mikro juga dinilai dapat memperkuat kebutuhan permodalan dari anggota holding sehingga mampu mengurangi ketergantungan terhadap penyertaan modal negara.

” Memang kalau dilihat banyak juga yang memberi catatan. Namun, saya berpendapat rencana ini jauh lebih bermanfaat terutama untuk segmen mikro yang terus kami dorong perkembangannya usahanya,” tutur Jon, Selasa (30/3/2021).

Dia mengatakan, strategi co-location adalah salah satu manfaat yang paling dapat terlihat dari aksi korporasi ini. BRI akan mampu memberi kesempatan pada Pegadaian dan PNM untuk menggunakan jaringan fisik khususnya agen BRILink.

BRI saat ini memiliki 504.233 agen BRILink di seluruh daerah. Selama pandemi Covid-19, jumlahnya telah meningkat sebesar 19,4% secara tahunan. Jumlah transaksi pun telah terkerek 39,6% secara tahunan menjadi 728 juta transaksi per akhir 2020.

” Ini akan memaksimalkan peran BRILink dan masyarakat mendapat jasa keuangan yang lebih lengkap dalam satu tempat. Pegadaian dan PNM pun tidak perlu membuka cabang terlalu banyak lagi hingga ke desa-desa yang nantinya kan memangkas head-cost mereka,” katanya.

Jon berpendapat, pemangkasan tenaga kerja dari dari Pegadaian dan PNM tidak akan terjadi. Alasannya, potensi peningkatan kinerja akan mendorong perusahaan-perusahaan tersebut menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi untuk memperkuat penetrasinya di berbagai daerah.

” Cuma memang komitmen terkait tenaga kerja tingkat profesional tetap perlu diupayakan dari pejabat karier masing-masing perusahaan,” imbuhnya.

Dia menyampaikan isu terkait beban dana termasuk kebutuhan likuiditas pun akan dapat teratasi dengan holding ini. BRI akan memiliki kemampuan memberi likuiditas dengan beban murah kapan pun Pegadaian dan PNM membutuhkan.

Kemampuan ini diyakini besar dimiliki BRI, apalagi karena bank tersebut memiliki loan to deposit (LDR) rasio yang belum optimal, sehingga masih dapat didorong pemanfaatannya lebih lanjut.

” PNM yang biasanya sangat bergantung pada penyertaan modal pemerintah dan pasar modal bisa perlahan mulai menguranginya,” tukas Jon.

Sebagai informasi, persoalan efisiensi beban dana yang bisa teratasi pasca pembentukan holding BUMN ultra mikro sebelumnya sempat disinggung Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI baru-baru ini.

Dalam kesempatan tersebut, pria yang akrab disapa Tiko itu menyebut beban biaya dana (cost of fund/CoF) Pegadaian dan PNM yang kini masih ada di kisaran 6-7%, serta 9-10% bisa menurun pasca holding terbentuk. Penurunan terjadi karena kedua perusahaan ini akan mendapat dukungan pendanaan dari Dana Pihak Ketiga (DPK) BRI.

“ Nantinya pembiayaan akan didukung funding daripada DPK BRI, maka nantinya CoF bisa turun signifikan dan akan di-pass-on ke pembiayaan ke nasabah dengan bunga lebih rendah. Efisiensi lain dari konteks jaringan, Pegadaian untuk ekspansi ke depan tidak perlu lagi menyewa atau membangun kantor baru tapi bisa menempel unit desa BRI. (Pegadaian) cukup membangun counter atau safe deposit sehingga biaya pembukaan kantor baru ke depan bisa jauh lebih murah,” jelas Tiko.(ed)