Jon Erizal Dorong Pemerintah Genjot Investasi untuk Jaga Pertumbuhan Ekonomi

Fraksipan.com – Anggota Komisi VI DPR RI Jon Erizal meminta Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk menjaga capaian pertumbuhan ekonomi dengan menggenjot sektor investasi. Pasalnya, pada tahun 2023 mendatang diperkirakan akan muncul resesi yang juga akan berpengaruh terhadap Indonesia. Bahkan Presiden Joko Widodo mengatakan kondisi akan gelap. Namun ia meminta Indonesia jangan terpengaruh dengan kondisi dunia.

“Tahun 2023 itu nggak ada satupun memang yang bisa melihat. Kita jangan terpengaruh dengan kondisi dunia. Saya melihat Indonesia ini banyak keajaiban pada saat awal-awal muncul isu green energy, pengusaha batu bara hampir tenggelam semua. Harga batu bara drop. Tiba-tiba kondisi dunia berubah. Batu bara dan sawit yang menopang kita sekarang,” kata Jon dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia beserta jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/12/2022).

Jon meminta Kementerian Investasi menjaga momentum investasi, dengan target investasi yang diharapkanPresiden sebesar Rp1400 triliun hingga 2024, dan capaian tahun ini yang diyakini dengan target Rp1200 triliun. Ia menggambarkan, salah satu potensi yang dinilai bisa meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi yakni sumber daya nikel. Sebelum ada upaya hilirisasi melalui smelter, Jon mendapat informasi bahwa Indonesia hanya 2 kali ekspor, namun sekarang bisa 20 kali. Untuk menggenjot ekspor itu, ia meminta Menteri Investasi berkoordinasi dengan Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan.

“Ini yang harus digenjot. Kalau (potensi) ini besar, artinya ekspor kan tinggi. Jadi salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan net ekspor dan impor. Nah kalau (ekspor) ini menjadi 20 kali lipat baru nikel, belum (sumber daya) yang lain. Kalau enggak salah (nilainya) 28 miliar dolar AS. Itu saya gembira sekali, ini juga yang kita dorong smelter dari dulu. Saya juga senang sekali, dengan gagah Presiden kita lawan WTO (World Trade Organization). Saya pernah menyampaikan di rapat kerja, kalau tidak ada manfaatnya di WTO, cabut saja,” tegas Jon.

“Saya pernah rapat di WTO, itu chair lady menyampaikan dengan WTO kita bisa efisiensi perdagangan dunia 14 persen. Saya intervensi, 14 persen itu untuk siapa? Sistem liberasasi itu yang untung negara besar. Karena interest rate murah, mereka punya skill lebih canggih, punya teknologi lebih canggih, jadi yang mendapat 14 persen itu negara-negara maju. Kita negara berkembang seperti apa. Saya waktu itu mengusulkan segmen yang dibagi untuk negara maju sekian persen, negara berkembang sekian persen. Kalau enggak, kita hanya peserta biasa saja, yang kalah setiap bersaing,” tandas Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Jon menambahkan, kendati target investasi sebesar Rp1400 triliun dirasa sulit dengan kondisi saat ini, ia mempunyai keyakinan akan tercapai. “Saya punya keyakinan, miracle itu akan ada terus. Ada saja jalannya untuk Indonesia. Jadi menurut saya investasi yang sudah ada ini digenjot, supaya nilai ekspornya tinggi. Salah satu caranya adalah smelter. Itu yang saya pikir harus kita pertahankan. Tentu ini tidak langsung di bawah Pak Menteri Investasi, tapi dengan Menperin, Mendag, termasuk Menko Perekonomian,” imbuh Legislator Dapil Riau I itu.

Sebelumnya Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menjanjikan target investasi Rp1.200 triliun di 2022 akan tercapai. Berdasarkan data, realisasi investasi kuartal III-2022 mencapai Rp307,8 triliun. Secara kumulatif sepanjang Januari-September 2022, investasi yang sudah masuk sebesar Rp892,4 triliun atau 74,4 persen dari target Rp1.200 triliun. “Insya Allah berdasarkan data yang tim kami sudah hitung karena ini per kuartal September dan sekarang kita sudah sampai Desember, Insya Allah mencapai target,” kata Bahlil.

Bahlil menegaskan, kebijakan hilirisasi tetap akan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah produk ekspor. Menurut Bahlil, meskipun pemerintah kalah dalam gugatan terkait hilirisasi nikel oleh Uni Eropa (UE) di Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), namun pemerintah akan tetap melakukan hilirisasi. Bahlil mengatakan, seharusnya negara berkembang dan negara maju memiliki hak yang sama dalam hilirisasi. Namun, selama ini hilirisasi hanya dilakukan oleh negara maju.[parlementaria]