Guspardi: Kebijakan Sri Mulyani Kontraproduktif Dengan Target Pertumbuhan Ekonomi

Fraksipan.com – Target pertumbuhan ekonomi yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani di angka 7,1 hingga 8,3 persen di kuartal II terlalu optimis dan cenderung kurang realistis. Pasalnya, kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih jauh dari kata pulih.

Anggota DPR RI Guspardi Gaus mengatakan, Menkeu Sri Mulyani terlalu bombastis dengan target pertumbuhan ekonomi yang tiba-tiba bisa melonjak sampai 8,2 persen di kuartal II /2021.

“Di mana pada kuartal I tahun 2021 saja ekonomi kita masih minus 0,74 persen, yang membuat perekonomian Indonesia masih tersandera resesi ekonomi,” ujar politisi Fraksi PAN ini dalam keterangan tertulis, Senin, (31/5/2021).

Ia mempertanyakan, bagaimana cara mencapai pertumbuhan ekonomi setinggi itu, sementara kebijakan yang diwacanakan Menkeu cenderung kontraproduktif. Seperti wacana Tax Amnesty jilid II hingga menaikkan PPN.

“Proyeksi pertumbuhan ekonomi yang disampaikan pemerintah juga selalu meleset . Dan angka pertumbuhan ekonomi sepanjang rezim Jokowi juga tidak pernah mencapai 6 persen,” ulas Guspardi.

Legislator asal Sumatera Barat itupun menegaskan, lebih baik pemerintah fokus pemulihan ekonomi dengan meningkatkan konsumsi domestik yang menjadi penopang ekonomi nasional.

Ia menerangkan, untuk mengatasi masalah pengangguran yang kian membengkak, menarik investasi serta meningkatkan ekspor di tengah pandemi Covid-19 yang masih berkecamuk.

Ia berharap, Menkeu juga harus melakukan evaluasi kinerja berbagai kebijakan, program dan implementasinya dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) daripada membuat prediksi yang muluk-muluk dan mengumbar optimisme yang rasanya sulit dicapai.

Di sisi lain, kata dia, sektor pariwisata terjun bebas dan sektor ritel berdarah-darah dengan banyaknya gerai yang tutup mulai dari Matahari Departement Store, Golden Trully, Gramedia dan baru-baru ini Hero Group juga mengumumkan akan menutup gerai Giant di seluruh Indonesia.

Belum lagi sektor industri lainnya yang terpaksa merumahkan karyawan. Implikasinya tentu membuat angka pengangguran yang kian meningkat. Tetapi Menkeu malah mengatakan angka pengangguran pada Februari 2021 turun 1,02 juta orang.

“Perusahaan pelat merah sekelas Garuda Indonesia pun tengah ketar-ketir yang terpaksa meminta karyawan untuk pensiun dini secara sukarela karena kondisi keuangan perusahaan,” kata Anggota Baleg DPR RI ini.

Untuk itu, lanjutnya, Menkeu mesti mencermati kembali angka asumsi pertumbuhan ekonomi secara realistis. Angka yang di proyeksikan bisa mencapai 8,2 persen ini terlalu berat untuk di capai.

“Mematok proyeksi ekonomi yang tinggi tentu akan berimplikasi terhadap tingginya target penerimaan negara,” pungkasnya.