Fraksi PAN Pertanyakan Usulan Anggaran Pengamanan IKN Baru

Fraksipan.com – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PAN, Sarifudin Sudding, mempertanyakan usulan anggaran yang diajukan Polri terkait dengan pengamanan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru di Kalimantan Timur. Polri mengajukan alokasi anggaran untuk pengamanan IKN baru sebesar Rp63,37 miliar.

“Apakah memang Ibu Kota Negara dalam situasi pandemi masih dilanjutkan apa di-hold. Kan perlu dijelaskan juga ini,” kata Sudding dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan Polri, Kejaksaan, dan Kemenkumham di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Senin (7/6).

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, Polri mengusulkan ada alokasi anggaran untuk pengamanan IKN baru. Poin anggaran pengamanan ini, masuk dalam belanja barang sebesar Rp10,2 triliun yang diprioritaskan untuk meningkatkan pelayanan kamtibmas.

Meski demikian, Sudding mengatakan, Fraksi PAN mendukung usulan tambahan dana sejumlah Rp10,2 triliun yang diajukan Polri. Apalagi pada 2021 ini, terjadi refocusing anggaran Polri dari sekitar Rp112 triliun turun ke Rp97 triliun.

“Prinsipnya Fraksi PAN setuju memberikan usulan tambahan mengingat tantangan ke depan cukup berat. Misalnya, memang perlu pada pelaksanaan di bidang siber, yang memiliki tantangan yang cukup besar,” papar dia.

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono menjelaskan, pengamanan IKN baru ini dimaksudkan untuk mengamankan aset yang ada di IKN baru. Lantaran, saat ini pembangunan IKN baru di Kalimantan Timur sudah dimulai.

Ia mengungkapkan, nantinya Polri akan mengirim pasukan Brimob dari Mabes Polri untuk melakukan pengamanan aset dalam pembangunan IKN baru. Hal ini untuk menghindari adanya kejadian yang tidak diinginkan seperti penyalahgunaan atau pencurian aset pembangunan IKN baru.

“Kita tidak membangun gedung, tapi kegiatan pengamanannya, jadi nanti kita kirim anggota dari mabes Polri kemungkinan Brimob kita taruh di sana. Kan sudah mulai pembangunan yang ada sehingga perlu pengamanan aset,” tutur Gatot.