Bakri Kritik Penerapan Sanksi Putar Balik Pelanggar PSBB

Fraksipan.com – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PAN Bakri HM, menyampaikan agar pemerintah bisa melakukan pencegahan ketat dan penerapan sanksi lebih awal agar tidak terjadi putar balik pemudik.
“Pemberitahuan lebih awal, jauh pak, jangan sampai mereka sudah jauh-jauh baru diperketat. Kadang-kadang memang risikonya mereka disuruh (putar) balik,” ujar Bakri saat melakukan Rapat Kerja Virtual dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, di Jakarta, Rabu (6/5).
Bakri membenarkan betapa pentingnya efek jera bagi masyarakat yang membandel, akan tetapi setidaknya pemerintah juga memerhatikan adanya masyarakat yang masih belum memahami bahaya dari melanggar aturan tersebut.
“Rata-rata ini, terus terang saja, rata-rata yang kena dampak ini, disuruh pulang lagi, lalu seperti di jalan itu, mereka ada yang memperlakukan tidak enak, ini rata-rata mereka-mereka yang tidak mengerti. Apalagi para pekerta yang balik ke daerah, mereka tidak tahu,” kata Legislator PAN DPR RI itu.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan pemerintah harus tetap memerhatikan saran dan masukan Komisi V DPR RI dalam penerapan kebijakan tersebut.
Adapun larangan mudik sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebran Corona Virus Disease (COVID-19) dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 H/2020. (ed)