Ashabul Kahfi Soroti Keterbatasan Anggaran BNPB untuk Bencana di Sumatera Barat

Fraksipan.com – Baru-baru ini, Sumatera Barat mengalami intensitas bencana yang sangat tinggi. Untuk menanggapi situasi ini, Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Sumatera Barat dengan fokus utama pada isu kebencanaan.

Kunjungan tersebut difokuskan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Sumatera Barat. “Berdasarkan laporan yang kami terima, tahun 2023/2024 menunjukkan intensitas bencana yang sangat tinggi, terutama banjir, tanah longsor, dan gempa bumi,” ungkap Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi di Padang, Sumatera Barat, Sabtu (6/7/2024).

Ashabul Kahfi juga menyoroti keterbatasan anggaran BNPB untuk penanggulangan bencana di Sumatera Barat dan mengimbau pemerintah daerah untuk berpartisipasi aktif, termasuk dalam penyediaan anggaran.

Selain itu, edukasi kepada masyarakat dan mitigasi bencana dianggap penting untuk meminimalkan dampak bencana.

“BNPB sudah berada di jalan yang benar dan bekerja sesuai dengan perintah konstitusi, bahwa negara berkewajiban melindungi segenap warga negara dan seluruh tumpah darah Indonesia di manapun berada,” ujarnya.

Politisi Fraksi PAN ini juga mengapresiasi keberadaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) BNPB di Sumatera Barat, namun mendorong agar UPTD ini dikembangkan menjadi balai besar, mengingat kebutuhan penanggulangan bencana yang mendesak di Sumatera Barat dan Indonesia secara umum.

BNPB sendiri telah merencanakan pembangunan 7 balai besar, dan Sumatera Barat akan menjadi salah satu pilot point mengingat intensitas bencana yang sangat tinggi di luar Jawa.

“Dengan ini kita berharap dapat meningkatkan kesiapan dan efektivitas penanggulangan bencana di Sumatera Barat, serta memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan BNPB dalam menghadapi tantangan kebencanaan di masa mendatang,” tutupnya.