Fraksi PAN Dukung Penambahan Komisi di DPR RI untuk Tingkatkan Pengawasan
Andi Yuliani Paris: PT PLN Nusantara Power Harus Serius Tangani Transisi ke Energi Hijau
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PAN Andi Yuliani Paris
Fraksipan.co – Anggota Komisi VII DPR RI, Andi Yuliani Paris, meminta PT PLN Nusantara Power untuk memberikan penjelasan terperinci mengenai data dan peta jalan energi hijau yang telah dilaksanakan. Hal ini bertujuan untuk mendukung komitmen pemerintah dalam mencapai Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060.
“Kalau misalnya dia memakai campuran biomassa (jenis) a, b, c, atau d, akan menghasilkan berapa pengurangan emisi, menghasilkan berapa kalori/energi, berapa giga watt, atau berapa lah hasilnya, nah ini belum keliatan. Apalagi tadi dipresentasikan tentang penggunaan biomassa. Kalau kita membicarakan tentang biomassa, maka kita harus tahu komponen-komponennya apa. Misalnya apakah sekam padi, cangkang sawit, atau kayu. Dan itu harus ada simulasinya,” tandas Andi Yuliani Paris dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VII ke PLTU Paiton, di Surabaya, Jawa Timur, Senin (15/7/2024).
Ia menambahkan, jika di pembangkit kecil sudah 100 persen menggunakan biomassa tetapi hanya menyumbang 10 persen dari kebutuhan energi, maka 90 persen sisanya masih menggunakan batu bara.
“Seharusnya kalau memang 100 persen biomassa, maka 100 persen biomassa itu betul betul menghasilkan energi 100 persen tanpa kita pakai lagi batu bara. Jadi ini harus diseriusin. Bicara transisi energi menjadi energi hijau itu harus diseriusin. Jadi harus ada ukuran-ukurannya penggunaan teknologi tersebut,” ungkap Politisi Fraksi PAN ini.
Menurutnya, PT PLN Nusantara Power, yang sudah bekerja sama dengan lembaga penelitian energi, seharusnya memiliki data yang jelas mengenai jumlah energi yang dihasilkan dengan campuran biomassa tertentu. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan suplai produksi.
“Misalkan cangkang sawit, bagaimana cangkang sawit bisa terus menerus diambil dan disuplai untuk semua pembangkit-pembangkit di Nusantara Power. Kedepannya itu juga bisa menjadi pemberdayaan masyarakat. Tadi dikatakan bahwa cangkang sawitnya yang ada lebih cenderung untuk diekspor karena harga diluar lebih bagus, artinya PLN juga harus membeli dengan harga yang sama dengan yang di ekspor tadi. Nanti kalau diekspor semua, transisi energi yang di luar (negeri) yang lebih besar daripada di Indonesia,” katanya.
Ia menekankan bahwa harus ada kebijakan yang mendukung agar harga beli komoditas tersebut disamakan dengan harga ekspor. Jika harga beli sama, maka akan ada insentif untuk menjual ke PLN.
“Dengan demikian roadmap green policy energinya akan berjalan. Tapi kalau alasanya PLN Nusantara Power mengatakan harga (cangkang sawit) di luar lebih besar dan lebih tinggi, terus mereka akan kekurangan suplai biomassa, ya enggak akan jalan-jalan bio energinya,” pungkasnya.
