Ahmad Rizki Sadig: Waspadai Kenaikan PPN 12 Persen dan Dampaknya Terhadap Daya Beli Masyarakat

Fraksipan.com – Presiden Joko Widodo telah menyampaikan pidato mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 serta nota keuangannya pada Jumat (16/8). Dalam pandangan umum Fraksi PAN atas RAPBN 2025, Politisi PAN Ahmad Rizki Sadig menyampaikan bahwa Fraksi PAN melihat arsitektur APBN 2025 sebagai pilar penting untuk memastikan kesinambungan berbagai program unggulan pemerintah saat ini dan ke depan.

“Fraksi PAN berharap agar RUU APBN beserta Nota Keuangan Tahun Anggaran 2025 benar-benar dapat menjadi instrumen fiskal yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi yang berkeadilan, serta menurunkan tingkat kemiskinan, memperkecil ketimpangan sosial dan ekonomi, dan membuka lapangan pekerjaan bagi seluruh anak bangsa,” ujar Rizki dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Rizki juga menyoroti beberapa catatan penting dari Fraksi PAN terkait RAPBN 2025, salah satunya adalah target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen yang dinilai sebagai target moderat dan realistis. Selain itu, target inflasi sebesar 2,5 persen juga dianggap realistis.

“Namun, pemerintah harus waspada terhadap potensi kenaikan PPN menjadi 12 persen pada awal tahun 2025, sesuai amanat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang berpotensi melemahkan daya beli masyarakat dan meningkatkan inflasi,” jelasnya.

Terkait target nilai tukar rata-rata Rp16.100 per dolar AS, Fraksi PAN memandangnya cukup realistis. Namun, Rizki menekankan agar pemerintah konsisten menjaga stabilitas nilai tukar dengan mendorong peningkatan devisa hasil ekspor di sistem keuangan domestik.

“Suku bunga SBN 10 tahun yang ditargetkan sebesar 7,1 persen, kami nilai perlu ditekan serendah mungkin untuk membuka ruang lebih besar bagi pertumbuhan kredit dan investasi dalam negeri, terutama sektor produktif seperti industri pengolahan yang sedang mengalami penurunan,” tambahnya.

Mengenai harga minyak mentah global yang diproyeksikan sekitar 82 dolar AS per barel, Fraksi PAN memahami bahwa berbagai faktor global, seperti konflik geopolitik dan kebijakan OPEC+, mempengaruhi fluktuasi harga minyak dunia.

Lebih lanjut, Fraksi PAN menyoroti kinerja lifting minyak dan gas yang selalu berada di bawah target, dan mendesak pemerintah untuk meningkatkan lifting migas, termasuk melalui pengoptimalan kilang minyak Balikpapan yang berpotensi menghasilkan 360 ribu barel per hari.

Terkait target penerimaan perpajakan 2025 sebesar Rp2.490,91 triliun, lebih tinggi dibanding outlook APBN 2024 sebesar Rp2.218,4 triliun, Fraksi PAN mengapresiasi optimisme pemerintah, namun menekankan perlunya reformasi perpajakan yang berkelanjutan sesuai amanat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Selain itu, target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2025 sebesar Rp505,3 triliun, yang lebih rendah dibanding outlook APBN 2024 sebesar Rp549,1 triliun, dinilai cukup realistis. “Dengan kenaikan belanja pemerintah pusat menjadi Rp2.693,2 triliun, kami berharap daya beli masyarakat tetap terjaga dan pertumbuhan ekonomi nasional terus bertumbuh,” jelas Rizki.

Fraksi PAN juga berharap agar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) disalurkan sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), yang berfokus pada belanja daerah yang efisien untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Terakhir, Fraksi PAN mencatat bahwa target defisit tahun 2025 sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53 persen terhadap PDB, lebih tinggi dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar Rp609,7 triliun.