Abdul Hakim: Penambahan Anggaran BUMN Harus Diiringi Pengawasan Ketat

Fraksipan.com – Kementerian BUMN mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp66,64 miliar untuk tahun 2025. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Hakim Bafagih menekankan pentingnya peningkatan pengawasan terhadap perusahaan BUMN seiring dengan penambahan anggaran tersebut. Ia menegaskan bahwa pengawasan yang ketat diperlukan agar perusahaan-perusahaan plat merah bisa memberikan kontribusi maksimal kepada negara.

“Kami mungkin ingin titip Pak Menteri berkaitan dengan penambahan anggaran ini, juga selain menggenjot daripada dividen, pengawasan-pengawasan daripada BUMN,” ujar Abdul Hakim dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2024).

Abdul Hakim juga memberikan apresiasi terhadap kinerja Erick Thohir, yang selama ini secara terbuka mengungkap berbagai permasalahan di tubuh BUMN. Ia menyatakan bahwa keterbukaan tersebut merupakan langkah penting dalam menyelesaikan masalah yang ada, sehingga tidak menjadi “bom waktu” di kemudian hari.

“Karena jangan sampai ini menjadi bom waktu, istilahnya orang Jawa ‘mblangkon mbendol mburi’, terjadi di belakang. Lebih baik dibuka sekarang, diurai, dan saya benar-benar mengapresiasi keberanian Pak Erick mengambil langkah yang mungkin nggak semua Menteri BUMN berani mengambil langkah itu,” puji Abdul Hakim.

Politisi Fraksi PAN ini juga berharap bahwa perbaikan yang telah dilakukan Erick Thohir dapat menghasilkan kontribusi yang lebih besar dari seluruh BUMN, bukan hanya dari sebagian kecil perusahaan. “Kedepannya itu bukan cuma lima atau sepuluh BUMN saja yang memberikan kontribusi kepada negara, tetapi seluruh holding BUMN bisa memberikan sumbangsih dividen yang luar biasa,” tambahnya.

Sebagai informasi, Kementerian BUMN mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp277 miliar untuk tahun 2025. Namun, Kementerian BUMN juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp66,64 miliar untuk kebutuhan yang belum terakomodir dalam anggaran tersebut