Eddy Soeparno: Pertamina Perlu Naikkan Harga BBM Non-Subsidi untuk Kurangi Beban APBN

Fraksipan.com – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, menyatakan bahwa PT Pertamina seharusnya mempertimbangkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi seperti Pertamax series.

Menurut Eddy, langkah tersebut diperlukan agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih lanjut.

Eddy menjelaskan bahwa sejak Maret 2024, Pertamina telah mempertahankan harga BBM non-subsidi meskipun harga minyak dunia meningkat dan nilai tukar rupiah melemah.

Dia menambahkan bahwa menaikkan harga juga diperlukan untuk menjaga stabilitas keuangan Pertamina.

Eddy menekankan bahwa Pertamina membutuhkan dana untuk impor BBM, sementara penggantian biaya dari pemerintah atas BBM yang diimpor membutuhkan waktu.

“Ini membebani APBN dan cashflow (aliran keuangan) Pertamina. Penyesuaian harga Pertamax bisa dilakukan, agar tidak semakin membebani APBN dan kondisi keuangan perusahaan,” ungkapnya pada Rabu (31/7/2024).

Namun, Eddy menekankan bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi perlu mempertimbangkan daya beli masyarakat saat ini.

Eddy juga berharap kenaikan harga tidak membuat perbedaan harga antara BBM non-subsidi dan BBM subsidi menjadi terlalu besar.

Selain itu, Eddy mengingatkan bahwa mayoritas masyarakat menggunakan BBM subsidi, seperti Pertalite, yang termasuk dalam Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP).

Oleh karena itu, Eddy meminta agar pengaturan pembelian BBM subsidi segera dilakukan, sehingga volume BBM subsidi dapat dikurangi dan masyarakat yang mampu beralih ke BBM non-subsidi.

“Perbedaan disparitas yang tidak terlalu lebar memang penting. Tetapi yang lebih penting adalah pengaturan agar pembelian BBM subsidi oleh kalangan publik yang masuk kategori tertentu saja, seperti masyarakat ekonomi lemah, UMKM, ojek, angkot dan sebagainya,” ujarnya.