Guspardi: Tahun 2023 Momentum Konsolidasi Semua Pihak untuk Pemilu 2024

Fraksipan.com – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai tahun 2023 ini sebagai tahun untuk berbenah dan melakukan konsolidasi yang lebih kuat bagi seluruh pemangku kepentingan pendukung konstitusionalisme dan demokrasi menuju Pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.

“Tahun 2022 kemarin dipenuhi berbagai dinamika politik lengkap dengan kontroversi di dalamnya. Mulai dari wacana perpanjangan masa jabatan Presiden yang kemudian ditolak dengan tegas oleh Presiden Jokowi karena beliau taat kepada konstitusi,” ungkap Guspardi, Senin (9/1/2022).

Bahkan, lanjutnya, di penghujung tahun 2022, dinamika politik Indonesia kembali diwarnai wacana kembali ke sistem proporsional tertutup. Padahal sistem proporsional terbuka sudah teruji dan telah dilaksanakan sejak Pemilu 2009 silam.

Belum lagi, munculnya Isu intimidasi kepada Komisioner KPUD untuk meloloskan atau tidak meloloskan partai tertentu sebagai peserta Pemilu 2024 mendatang. Sehingga tak berlebihan jika Politisi dari Fraksi PAN ini menilai bahwa tahun 2023 ini sebagai tahun untuk berbenah dan melakukan konsolidasi yang lebih kuat bagi seluruh pemangku kepentingan pendukung konstitusionalisme dan demokrasi.

Ditambahkannya, Pemilu 2024 menjadi strategis bukan hanya karena Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) dilaksanakan pada tahun yang sama dengan pilkada. Melainkan menjadi momentum politik bagi pertaruhan konsolidasi demokrasi. Pasalnya, di tahun 2023 ini, partai politik juga sudah mulai melakukan konsolidasi untuk menyatukan pandangan yang pada akhirnya akan mendeklarasikan pasangan Capres dan Cawapres yang akan diusung pada Pemilu 2024.

“Pesta demokrasi lima tahun sekali ini, jangan hanya kuat secara prosedural, yang paling penting adalah kuat secara substansial. Pemilu 2024 harus berjalan tepat waktu dengan dipenuhinya asas pemilu luber, jujur dan adil. Agar tercipta kompetisi yang sehat, partisipatif dan mempunyai derajat keterwakilan yang lebih legitimasi,” paparnya.[parlementaria]