DOB Papua Sah, Guspardi: Tak Perlu Perppu Pemilu

Fraksipan.com – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan, Pemerintah dan DPR tidak perlu melakukan revisi terhadap UU Pemilu atau Presiden Joko Widodo keluarkan Perppu Pemilu.

Ini dikatakan Guspardi Gaus pasca sahnya 3 DOB (Daerah Otonomi Baru) di wilayah Papua yaitu Papua Barat Papua Selatan dan Papua Pegunungan pada Sidang Paripurna DPR RI tanggal 30 Juni 2022, beberapa hari setelah tahapan pemilu 2024 sudah di mulai 14 Juni 2022.

Guspardi Gaus menyampaikan ini setelah menghadiri dan melakukan diskusi terbatas dengan para tokoh, pemerhati dan elemen masyarakat.

“Memperhatikan pendapat dan masukan dari partai politik non parlemen serta desakan partai-partai baru yang merasa lebih kerepotan memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu dibanding dengan partai politik yang sudah mempunyai kursi di Senayan,” ujar Guspardi, Minggu 24/7-2022.

Saat ini kata Guspardi tahapan pemilu 2024 sudah dimulai, sementara tahapan yang paling dekat yang harus dipenuhi partai politik sangat berkejaran dengan waktu.

Cotohnya saja, waktu pendaftaran partai politik ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2022 di mana partai politik perlu memasukkan seluruh data keanggotaan dan kepengurusan di semua provinsi sebelum penutupan pendaftaran tanggal 14 Agustus 2022.

Kemudian verifikasi administrasi pada 2 Agustus-11 September 2022. Lalu verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan pada 15 Oktober-4 November 2022.

Untuk partai non parlemen dan partai baru disamping verifikasi administrasi, mereka juga harus melalui vetifikasi faktual. Tentu hal ini akan menimbulkan kerepotan, apalagi saat ini sudah menjelang akhir Juli.

“Waktu mepet ya. Sementara itu pengumuman parpol peserta pemilu ditetapkan pada 14 Desember 2022,” jelas Politisi PAN ini.

Legislator asal Sumatera Barat itu menilai KPU sebagai penyelenggara pemilu juga akan dituntut bekerja extra keras. Karena kantor KPU di 3 DOB juga sudah harus ada guna menerima pendaftaran dan verifikasi partai politik sebagaimana yang diuangkapkan di atas tentang durasi dan kerja kerja yang harus dilakukan.

Pekerjaan ini kata Guspardi Gaus tentu tidak mudah bagi KPU Daerah untuk melakukan dan memenuhinya hal ini disebabkan terbatasnya sumber daya manusia, pemenuhan sarana dan prasarana serta infrastruktur lainnya.

Begitu pula terhadap regulasi yang harus dilakukan misalnya melakukan revisi UU Pemilu (UU No 7 tahun 2017) akan membutuhkan waktu dalam pembahasannya. Merevisi undang-undang ini tentulah tidak sederhana karena bisa saja melebar kemana-mana. Seperti membongkar parliamentary threshold, presidensial threshold, dan lain sebagainya.

Sementara itu untuk mengeluarkan Perppu tentu juga tidak mudah dilakukan karena mempunyai syarat yang ketat yaitu dapat dikeluarkan dalam keadaan situasi darurat atau memaksa.

“Nah dalam situasi dan kondisi demikian keadaan sekarang ini kan tidak dalam situasi darurat atau kegentingan yang memaksa,” imbuhnya.

Jadi adanya pemekaran 3 DOB di Papua dalam menghadapi pemilu 2024 dapat merujuk pada pengalaman saat Provinsi Kalimantan Utara terbentuk sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tanggal 16 November 2012, mereka juga tidak langsung memiliki Dapil sendiri.

Alokasi kursi DPRD Provinsi Kaltara diambilkan dari sebagian DPRD Provinsi Kaltim. Para anggotanya berasal dari Kabupaten/Kota yang ikut wilayah Kaltara.

Sementara untuk DPR RI pada pemilu 9 April 2014, Kaltara masih menggunakan Dapil provinsi Induknya (Kaltim).

Baru pada lima tahun berikutnya saat pada pemilu 17 April 2019, barulah Kaltara mempunyai Dapil tersendiri yang terpisah dari provinsi induknya. Dengan kata lain, 3 DOB di Papua terhadap penambahan dapil tentu dilakukan pada pemilu lima tahun berikutnya. Hal itu tidak lepas dari proses pembentukan provinsi baru yang membutuhkan waktu untuk membentuk pemerintahan,”ujarnya.

Jadi penambahan 3 Provinsi baru yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan dalam pelaksanaan Pemilu tanggal 14 Februari 2024 tetap bisa diakomodir, tanpa harus melakukan revisi UU ataupun Perppu. Karena berkaca pada penambahan daerah otonom baru (DOB) selama ini tidak selalu diikuti penambahan jumlah kursi DPR.

“Jadi untuk 3 DOB Papua, untuk gelaran pemilu 2024 nanti tetap mengikuti dapil seperti biasa untuk DPR RI, namun untuk DPRD provinsi, nanti akan menyesuaikan seperti konsep yang pernah diterapkan di Kalimantan pada saat ada DOB Kalimantan Utara (Kaltara) yang dimekarkan dari provinsi Induknya (Kaltim),” sebut anggota Baleg DPR RI tersebut.