Vaksinasi Masih Rendah, Intan Fauzi: Perlu Percepatan Untuk Mencapai Herd Immunity

Fraksipan.com – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN Intan Fauzi menyoroti program vaksinasi Covid-19 yang digaungkan pemerintah.Hingga kini, vaksinasi masih jauh dari target nasional. Target Pemerintah untuk vaksinasi sebanyak 208 juta jiwa yang harus divaksin, setara 77 persen dari total penduduk Indonesia. Dikali dua dosis artinya, harus tersedia 416 juta dosis vaksin untuk Indonesia.

Intan mengatakan, percepatan herd immunity vaksinasi merupakan bagian dari ‘game changer’ (pengubah keadaan).

Sehingga pemerintah harus berupaya keras memenuhi kebutuhan vaksin dari mulai pengadaan, distribusi dan pelaksanaan imunisasi Covid 19 dengan alokasi anggaran khusus vaksin yang lumayan besar di tahun 2021 sebesar Rp 58 triliun.

“Pemerintah harus serius menangani kendala di lapangan, dan juga berupaya memenuhi kebutuhan vaksin. Harus ada percepatan vaksinasi secara nasional,” kata Intan Fauzi dalam keterangannya, Senin (2/8/2021).

Sebab, dicontohkan Intan, Jawa Barat provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, masuk dalam daftar rendah terkait pelaksanaan vaksinasi, masih sangat jauh dari target sasaran vaksinasi.

Per 30 Juli data Kemenkes, warga Jawa Barat yang sudah divaksin dua dosis hanya 7,39 Persen atau 2.801.545 jiwa.

Demikian pula. dengan Jawa Tengah masih 9,66 persen atau 2.773.988. Tak jauh berbeda, Jawa Timur juga masih 9,80 persen atau 3.119.838. Yang tertinggi masih DKI Jakarta yakni 32,02 persen atau sebanyak 2.688.266 orang.

“Sebelum distribusi ke seluruh wilayah Indonesia, Vaksin dibawa dan disimpan di Bio Farma yang berlokasi di Bandung, sehingga tentunya akses distribusi ke wilayah di Jawa Barat relatif lebih mudah dijangkau dan dekat, tetapi faktanya target vaksinasi Jawa Barat masih sangat rendah dibawah 10 persen, hal ini harus menjadi perhatian pemerintah,” ucap Intan.

Pasalnya, Intan Fauzi melihat sejumlah Pemda akan menempatkan ‘wajib vaksin’ sebagai syarat untuk kegiatan di berbagai sektor baik bagi pelaku usaha, pegawai, dan pengunjung.

Wajib vaksin’ juga akan diberlakukan sebagai syarat perjalanan transportasi darat jarak jauh, udara, dan laut, serta pelayanan administrasi publik.

“Artinya Pemerintah harus memperluas akses vaksin bagi masyarakat tanpa kerumunan,” kata lulusan Nottingham University Inggris ini.

“Ini akan menjadi kendala untuk mobilitas orang terkait pekerjaan. Sementara mereka belum punya akses vaksin. Korelasi antara target vaksinasi itu masih sangat jauh, kendalanya bukan hanya ada beberapa masyarakat yang tidak percaya vaksin, tapi kendala lain juga pengadaan, distribusi dan pelaksanaan vaksinasi,” lanjutnya.

Data Kemenkes Per 13 Juli terkait rencana pengadaan vaksin Sinovac hingga akhir tahun 2021 sebanyak 175.504.500.

Namun dari jumlah itu, masih ada yang belum pasti diterima pemerintah RI (optional) sebesar 32.059.300. Kemudian, Pfizer 50 juta dengan pengadaan bertahap dari pertengahan tahun hingga akhir tahun 2021.

Lalu, vaksin Novavax 50.000.000, Covax kerjasama multilateral 108.000.000 (potensial delay) pada bulan Juli-Desember, artinya berpotensi tak masuk ke RI, AstraZeneca 20.000.000 untuk Juli-Desember 2021 dan statusnya juga sama, potensial delay dan berbagai jenis vaksin lainnya.

Lewat paparan data tersebut, harus ada akselerasi vaksinasi program di tahun 2021.

Intan menambahkan, belum lagi kini ada wacana dosis ketiga ‘booster’. Meski baru diperuntukkan bagi tenaga kesehatan, berjalan lambat.

Vaksin Gotong Royong (VGR) dengan produk Sinopharm dan Cansino yang diharapkan dapat membantu percepatan vaksinasi sehingga Permenkes dilakukan adendum PerMenkes Perubahan kedua no.10/2021 hanya menambah VGR sebanyak 20 juta dosis dan tidak masif terselenggara.

“Belum lagi ada wacana vaksin booster dan mix vaksin, serta mulai banyak masyarakat berpikir ingin dosis ketiga. Jangan sampai program vaksinasi menjadi tidak merata dari jumlah target penduduk yang harus di vaksinasi. Optimalisasi road map vaksinasi ini harus jelas,” pungkasnya.