Fraksi PAN: Pergantian Nama PPKM Tak Bikin Masyarakat Semakin Patuh

Fraksipan.com – Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Daulay menilai keputusan pemerintah mengubah nama PPKM Darurat menjadi PPKM level 3-4 malah akan membuat masyarakat bingung dan tidak meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan.

“Saya menilai pemerintah tidak perlu melakukan pergantian nama. Sebab, pergantian nama itu bisa jadi membuat orang tidak paham. Akibatnya, banyak yang tidak bisa mengikuti dan melaksanakannya,” kata Saleh kepada wartawan, Rabu (21/7).

Menurutnya nama dari kebijakan tak perlu diubah. Seharusnya, lanjut dia, yang diubah disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan yang ad adalah isi peraturan.

“Kalau misalnya ada yang mau ditambah, berarti yang ditambah adalah jangkauan pembatasannya. Bisa lebih ketat, lebih longgar, atau lebih luas. Karena itu, tidak perlu mengganti nama. Cukup penjelasan terkait dengan jangkauan dan hal-hal baru di dalam PPKM itu,” ujarnya.

Menurut Saleh yang terpenting adalah isi dari aturan yang terkandung dalam PPKM tersebut, apakah terdapat perubahan aturan yang lebih mendasar dan tepat sasaran. Jika hanya ada pada perubahan nama saja, menurutnya itu adalah hal yang tidak substantif dan justru membingungkan masyarakat.

“Misalnya, dulu mal bisa dibuka sampai jam 21.00. Sekarang, mal tidak boleh dibuka sama sekali. Nah, aturan ini yang ditambahkan. Namanya ya tetap sama. Toh, menurut saya, perubahan nama itu tidak membuat orang akan semakin paham dan semakin patuh,” lanjut Saleh.

Saleh yang merupakan anggota Komisi IX ini mengatakan pemerintah perlu membuat skala pengetatan, sehingga masyarakat dapat melakukan penyesuaian.

“Nah, kalaupun ada perubahan kebijakan, namanya boleh sama. Hanya, ketentuannya yang diperbaiki. Kalau perlu, dibuat skala pengetatannya. Misalnya, antara 1 sampai 10. Nah, sekarang ini misalnya tingkat pengetatannya 10. Setelah tanggal 25 nanti, bisa kembali ke angka 5 atau 6,” ucapnya.