Serap Anggaran Minim, Guspardi Cecar Kepala BPN Sofyan Djalil

Fraksipan.com – Beberapa anggota Komisi II DPR RI mencecar Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil terkait realisasi anggaran yang hanya mencapai 28,84% padahal sudah mau tutup semester I-2021. Seperti dikutip dari Detik.com, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus mengaku sedih dengan mendengar capaian tersebut.

“Saya sangat sedih dengan capaian realisasi itu,” ujar Guspardi dalam rapat kerja Komisi II dengan Kementerian ATR/BPN, Senin (7/6/2021).

Menurutnya, seharusnya kementerian di bawah komando Sofyan Djalil itu bisa mencapai realisasi yang lebih tinggi dari itu. “Harusnya, saya lakukan kalkulasi pak Menteri, harusnya capaian hari ini capaian itu rata-rata 41 koma sekian persen,” katanya.

Ia juga menyayangkan realisasi program-program penting pada tahun anggaran ini juga masih jauh dari targetnya.

“Ada yang sudah mencapai hampir, kurang juga 33% yaitu tentang program dukungan manajemen, yang paling bawah adalah tentang program penataan ruang, ini menurut hemat saya penting tetapi capaiannya 28,84% yang seharusnya sudah 41 sekian,” tuturnya.

Ia dan komisinya berharap Kementerian ATR/BPN bisa segera mengejar ketertinggalannya tersebut.

Anggota Komisi II lainnya dari Fraksi PDIP Endro Suswantoro Yahman juga mencecar hal serupa. Namun, Endro menanyakan tanggung jawab yang lebih spesifik lagi yakni terkait sengketa lahan.

“Ini ada penanganan sengketa 166 perkara, sebenarnya dianggap banyak ya banyak, hanya persoalannya belum menyelesaikan masalah. Persoalan sengketa tanah, konflik dan sebagainya di komisi II, di sekretariat komisi II semakin menumpuk mungkin ada 300 an ini seperti apa sebenarnya,” cecarnya.

Ia mempertanyakan terkait pengelolaan anggaran untuk program tersebut dan penanganannya seperti apa.

“Saya tidak tahu di anggaran di evaluasi yang ada ini sebenarnya dianggarkan berapa sih, penanganan perkara yang ada sehingga ini tidak kunjung tuntas padahal masalah tanah itu masalah yang sangat strategik dan ada di nawa cita presiden,” ucapnya.

Hal lain yang ia pertanyakan terkait program sertifikat hak atas tanah. Ia juga mempertanyakan soal anggaran dan penanganannya seperti apa sampai-sampai baru sekitar 1,6 juta bidang tanah yang baru disertifikasi.

“Ini di sini hak atas sertifikat tanah ada 1,6 juta lebih saya tidak tahu targetnya berapa dan itu sebenarnya dianggarkan berapa,” katanya.

Endro juga mempertanyakan koordinasi kementerian dengan kantor pertanahan di daerah terkait hal tersebut.

“Bagaimana koordinasi Kementerian ATR/BPN dengan kantor pertanahan. Apakah berjalan sendiri-diri atau bagaimana?” imbuhnya.