Informasi Pemotongan Insentif Nakes, Saleh: Kemenkes Tanggung Jawab!

Fraksipan.com – KPK menerima informasi terkait adanya pemotongan insentif tenaga kesehatan (nakes) oleh pihak manajemen rumah sakit (RS) dengan besaran 50-70 persen. Anggota Komisi IX dari Fraksi PAN DPR RI Saleh P Daulay meminta informasi pemotongan insentif nakes itu ditelusuri.
“Isu ini sangat penting sekali untuk ditelusuri, didalami dan ditindaklanjuti,” ujar Saleh P Daulay, Senin (1/3/2021).

Saleh meyakini informasi yang disampaikan KPK berdasarkan data. Dia meyakini KPK telah melakukan pengecekan atas dugaan pemotongan tersebut.

“Karena KPK sudah menyampaikan, saya kira data itu bukan data sembarangan, pasti KPK sudah melakukan konfirmasi ke beberapa pihak yang dianggap mengetahui terkiat isu ini. Kalau pun ada laporan ke KPK, berarti pelapornya itu sudah diminta keterangan lebih lanjut terkait masalah ini,” kata Saleh.

Saleh menyebut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) perlu bertindak dan bertanggung jawab atas temuan KPK. Salah satunya dengan menelusuri dugaan dan memeriksa rumah sakit tersebut.

“Karena itu tentu Kementerian Kesehatan sebagai pihak bertanggung jawab untuk mengamankan sampainya insentif tenaga kesehatan, kepada seluruh tenaga kesehatan itu harus bertanggung jawab,” ujar Saleh.

“Jadi bentuk tanggung jawab itu adalah menelusuri secara detail dugaan-dugaan yang tadi disampaikan oleh KPK, dan rumah sakit yang diduga melakukan pemotongan itu harus diperiksa, baik rumah sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah,” sambungnya.