Fraksi PAN Dukung Penambahan Komisi di DPR RI untuk Tingkatkan Pengawasan
Saleh P Daulay: Pelaporan dan Labelisasi Radikal Kepada Prof. Din Syamsuddin Segera Dicabut !
Dr. Saleh P Daulay, Ketua Fraksi PAN DPR RI
Fraksipan.com – Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) menyayangkan laporan terhadap mantan ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku dengan tuduhan radikalisme oleh Gerakan Anti Radikalisme Institut Teknologi Bandung (GAR ITB). Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mendesak agar GAR-ITB mencabut laporannya.
“Saya mendorong agar pelaporan dan labelisasi radikal kepada Prof. Din Syamsuddin segera dicabut. Banyak orang yang tersinggung. Tidak hanya Pak Din, tetapi juga banyak kalangan dari berbagai latar belakang. Lebih baik kita fokus merajut kohesivitas dalam menangani pandemi ini. Kita hindari segala hal yang memancing kegaduhan,” kata Saleh saat dikonfirmasi, Ahad (14/2).
Fraksi PAN beranggapan bahwa tuduhan itu menyakiti Din yang selama ini dikenal sebagai orang yang membangun dialog lintas agama, lintas peradaban. Sepengetahuannya, Din Syamsuddin selalu menggelar dialog interfaith atau antaragama, serta dialog antarperadaban.
Dialog-dialog itu bukan hanya di Indonesia, tetapi juga dunia internasional seperti di forum PBB. “Semua orang bisa mendengar ceramah beliau di PBB, itu ada di Youtube, silakan saja, masih terekam dengan bagus,” ucapnya.
Sebagai pribadi, Saleh mengaku mengenal baik Din Syamsuddin. Hal tersebut lantaran Din merupakan seniornya di Muhammadiyah, dan Pemuda Muhammadiyah. Bahkan Din pernah juga menjadi dosennya dulu sewaktu menempuh pendidikan di UIN Syarif Hidayatullah.
“Nah, (mata kuliah) pemikiran Islam kontemporer yang diajarkan itu di dalamnya ada toleransi, ada dialog, ada civil society dalam perspektif Islam, dan seterusnya. Karena itu, saya paham betul bagaimana pemikiran dan gerakan Pak Din Syamsuddin,” ujarnya.
Anggota Komisi IX DPR tersebut mengingatkan kembali pernyataan pemerintah yang menginginkan adanya kritik yang pedas dan keras. Menurutnya, kritik kepada pemerintah yang disampaikan Din selama ini harus dipastikan bahwa kritik tersebut dalam konteks membangun Indonesia.
“Karena, tentu di dalam sistem demokrasi yang kita anut seperti ini harus ada juga kritik yang konteksnya membangun. Saya pastikan Pak Din Syamsuddin tidak ada niat sedikit pun berniat buruk, berniat jahat dan membenci dalam kritiknya itu,” ungkapnya.
“Hal itu harus dimaknai sebagai tugas beliau sebagai seorang profesor, tugas beliau sebagai tokoh umat, tokoh bangsa dan juga sebagai warga negara,” imbuh mantan ketua umum PP Muhammadiyah itu. (ed)
