Fraksi PAN Dukung Penambahan Komisi di DPR RI untuk Tingkatkan Pengawasan
Zainuddin Maliki : Mahasiswa Indonesia di Madinah Tagih Kesanggupan Menteri BUMN
Fraksipan.com – Sekitar 700 mahasiswa, yang bernaung dalam wadah Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia (PPMI) di Madinah yang sudah memegang visa exit re-entry, terkatung-katung menunggu jadwal penerbangan repatriasi ke Indonesia.
Mereka tidak bisa pulang karena tidak ada jadwal penerbangan dari bandara internasional Prince Mohammad Bin Abdul Aziz Madinah maupun dari bandara internasional King Abdul Aziz Jeddah ke Indonesia.
Dalam kunjungan kerja Satgas lawan covid-19 DPR RI ke Kementerian BUMN, Menteri Erick Thohir akhir Mei lalu (28/5)
pernah menyatakan kesanggupannya untuk membantu penyediaan penerbangan repatriasi mahasiswa Indonesia di Madinah tersebut.
Menteri Erick Thohir telah memerintahkan jajarannya mengkaji kesiapan maskapai penerbangan BUMN untuk melakukan penjemputan ke Arab Saudi. Dalam hal ini Menteri Erick Thohir minta Garuda Indonesia bisa menyediakan dua pesawat untuk menjemput ke Arab Saudi.
“Diharapkan menteri BUMN Erick Thohir bisa segera merealisasikan kesanggupan menyediakan penerbangan repatriasi, mengingat mereka sudah menunggu lebih dua bulan,” kata Prof Zainuddin Maliki, anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Kamis (11/6), merespons desakan mahasiswa Madinah yang sebagian berasal dari dapilnya, Jatim X Lamongan dan Gresik.
Visa exit re-entry telah diberikan untuk pemulangan mahasiswa Indonesia. Kebijakan itu diambil pemerintah Saudi Arabia di dalam penanganan covid 19.
“Pemerintah Saudi Arabia menghendaki mahasiswa pulang, tetapi pemerintah Indonesia terkesan sebaliknya, tidak menghendaki mereka pulang ke tanah air,” ungkapnya.
Tentunya tidak bisa demikian. Mereka adalah warga negara yang berhak mendapatkan layanan. Oleh karena itu pemerintah harus segera memfasilitasi penyediaan penerbangan repatriasi, supaya mereka tidak terkatung-katung. Mereka sudah gelisah, karena juga sudah tidak ada aktivitas perkuliahan lagi di sana.
“Bisa dibayangkan mereka juga harus berfikir mengenai pemenuhan beban living cost,” demikian tegasnya.(ed)